KETAUAN MUDIK? INI SANKSI BAGI YANG NEKAD

Petugas di lapangan akan menerapkan sanksi tegas bagi mereka yang nekat atau curi start mudik.
KETAUAN MUDIK? INI SANKSI BAGI YANG NEKAD
Jokowi minta warga tidak mudik untuk menekan penyebaran covid-19

JAKARTA-Presiden RI, Joko Widodo kembali tegaskan agar warga tidak mudik dimusim pandemi covid-19. Petugas di lapangan akan menerapkan sanksi tegas bagi mereka yang nekat atau curi start mudik.

Memang, pemberlakuan aturan larangan mudik baru dimulai per 6-17 Mei mendatang. Namun, hasil survey kementerian perhubungan, menyebutkan sekitar 11 persen responden mengaku tetap akan nekad mudik. Kemenhub telah mengambil langkah antisipasi warga yang nekad mudik. Termasuk mereka yang nekad mudik. Kemenhub sudah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan penyedia jasa transportasi (PO Bus), mensosialisasikan perihal larangan mudik.

Petugas di lapangan sudah menyiapkan sanksi tegas bagi mereka yang nekad dan curi start mudik. Petugas di lapangan akan memberi sanksi tilang bagi pengendara atau bus yang membawa pemudik. Selain ada sanksi tilang, petugas juga akan memaksa pemudik putar balik. Moda angkutan lain seperti bus, kapal laut, kereta api dan maskapai penerbangan bisa disansksi pencabutan izin usaha jika ketahuan membawa pemudik.

Juru bicara kemenhub, Adita Irawati, menjelaskan, tanggal 6-17 tersebut transportasi tidak ditutup total. "Kami masih memperbolehkan transportasi yang dikecualikan. Yaitu penumpang yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Jika memenuhi syarat perjalanan mereka tidak akan dihambat," terang Adita.

Ada yang namanya daerah aglomerasi, lanjut Adita. Aglomerasi adalah pembatasan transportasi antar daerah atau provinsi karena ada aktivitas warga yang cukup intensif. Misalnya warga Bandung yang bekerja di Jakarta. Atau orang Jakarta masuk Poloraya. Di kawasan aglomerasi ini, akan dilakukan pembatasan frekwensi transpsortasi dan pengetatan protokol kesehatan.

"Jadi tidak ada istilah mudik lokal. Aglomerasi adalah wilayah yang boleh dilalui moda transportasi padà 6-17 Mei nanti, namun tetap harus menyertakan diri dengan keterangan dari pemerintahan desa/lurah bagi warga biasa. Untuk ASN minimal harus membawa surat dari pejabat setingkat eselon II, " papar Adita.

Kalaupun terjadi lonjakan diluar tanggal 6-17 Mei nanti, kemenhun bersama aparat kepolisian telah menyiapkan langkah antisipasi. Di sekitar Jabodetabek sendiri telah disiapkan 333 titik pantau bagi pemudik yang nekad curi start mudik. (tim)