NEKAT MUDIK, DISANKSI TILANG ATAU IZIN USAHA DICABUT

JAKARTA-Aturan larangan mudik kembali dikeluarkan pemerintah untuk

NEKAT MUDIK, DISANKSI TILANG ATAU IZIN USAHA DICABUT
Gambar animasi mudik yang menjadi trudisi di tanah air
 

JAKARTA-Aturan larangan mudik kembali dikeluarkan pemerintah untuk menekan tingkat penyebaran virus corona. Tahun ini pemerintah lebih tegas dalam menerapkan aturan larangan mudik lebaran. Bagi mereka yang nekat, bakal disanksi tegas. Mulai dari tindakan tilang sampai pencabutan izin usaha.

Larangan beroperasi untuk semua moda transportasi (darat, laut dan udara) dimulai tanggal 6-17 Mei. Khususnya moda transportasi yang digunakan untuk keperluan mudik. Sarana transportasi darat seperti bus dan minibus (mobil pribadi), yang digunakan mudik, akan ditindak tegas petugas. Petugas akan memberi tilang pada mobil pribadi kemudian diminta untuk putar balik. Angkutan bus yang diketahui mengangkut pemudik juga akan diberi peringatan sampai ancaman pencabutan izin usaha.

Sarana transportasi darat seperti kereta api juga tidak akan beroperasi selama rentang waktu larangan mudik. Jika ditemukan beroperasi akan diberi sanksi administratif petugas.Termasuk untuk moda transportasi laut dan udara. Pemerintah mengancam akan mencabut izin usaha perusahaan pelayaran dan izin usaha maskapai penerbangan yang melanggar.

Sebuah lembaga survey menyebutkan, meski ada larangan mudik, sekitar 11 persen warga yang ingin tetap mudik. Mereka yang mudik kucing-kucingan, jika diketahui petugas akan ditindak sesuai aturan. Setelah aturan larangan mudik ini diumumkan, tidak sedikit warga yang akhirnya curi start mudik sebelum memasuki bulan Ramadhan.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah antisipasi bagi mereka yang nekat mudik tahun ini, baik lewat jalur darat, laut dan udara. Kakorlantas mabes polri bahkan telah menyiapkan 730 titik untuk mengantisipasi aksi warga yang nekat mudik untuk jalur Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pengawasan yang sama juga akan dilakukan di masing-masing daerah lainnya.

Di Jawa Tengah sendiri ditetapkan 300 titik untuk pencegatan pemudik nekat. Pulau Jawa mendapat perhatian penuh petugas mengingat pulau Jawa merupakan daerah dengan mobilitas warga paling tinggi.

Kendaraan yang boleh beroperasi selama masa larangan mudik, yaitu angkutan logistik, kendaraan pelayanan kesehatan ibu hamil atau layanan kesehatan urgensi tingkat tinggi. Dan kendaraan yang mengangkut repatriasi tenaga kerja Indonesia atau TKI yang dipulangkan karena alasan kerja. Serta pemulangan WNI karena alasan khusus dari pemerintah. (tim)