SOAL LARANGAN MUDIK, NTB PATUHI KEBIJAKAN PUSAT

Penegasan Dr Zul---sapaan akrab Dr Zulkiflimansyah--disampaikan untuk menjawab keraguan publik soal kebijakan pusat tentang larangan mudik.
SOAL LARANGAN MUDIK, NTB PATUHI KEBIJAKAN PUSAT
Gubernut NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menggelar rapat koordinasi

MATARAM-Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, tegaskan kebijakan di daerah tetap patuh dengan kebijakan pemerintah pusat. Penegasan Dr Zul---sapaan akrab Dr Zulkiflimansyah--disampaikan untuk menjawab keraguan publik soal kebijakan pusat tentang larangan mudik.

Sebelumnya sejumlah media online melansir pernyataan orang nomer 1 di NTB yang membolehkan masyarakat mudik. Dr Zul kemudian berusaha meluruskan bahwa konteks bicaranya terkait mudik di Lombok Sumbawa atau lokal NTB. Kendati demikian Dr Zul tetap menekankan taat protokol kesehatan.

"Kami kaget juga, ketika viral di medsos bahwa seakan-akan Gubernur NTB memperbolehkan mudik ke NTB," kata Dr Zul, saat diwawancara secara live stasiun tv nasional di pendopo gubernur, Rabu (21/4)

Dijelaskan gubernur, bahwa pernyataan viral ini berawal saat Jum'at (16/4) pekan lalu. Saat itu Dr Zul ngobrol dengan awak media tentang mudik antara pulau Lombok ke pulau Sumbawa yang masih satu daerah atau satu provinsi.

Menurutnya, Idul Fitri dimasa pandemi ini bukan hanya sekarang, namun sudah setahun yang lalu terjadi. Dalam prakteknya, karena wilayah NTB ini kecil sehingga harus diatur sedemikian rupa.

"Jadi agak ribet ngaturnya kalau orang yang tinggal di Mataram, keluarga besarnya ada di Lombok Barat, Lombok Tengan, Lombok Timur yang tidak terlampau jauh, kemudian ada yang menutup jalan membatasi, sehingga menimbulkan kepanikan baru dan mencari jalan yang lain," jelas gubernur.

Begitu juga petani musiman yang  bekerja di pulau Sumbawa,  memanfaatkan momentum idul fitri ini, untuk menemui keluarga, ketika dilarang secara berlebihan, mungkin bisa melakukan tindakan diluar batas kewajaran. "Numpang dibalik truk dan tindakan lain, yang justru sangat mengganggu," imbuhnya.

Dalam hal ini penerapan protokol kesehatan harus ditegakan, pada daerah dan wilayah yang tidak terlalu jauh, misalnya kabupaten/kota tidak mungkin kita katakan tidak boleh.

"Karena wilayah kita kecil,  daerah yang jaraknya dekat-dekat, internal dalam pulau Lombok sendiri,"sebutnya.

Sehingga, Doktor Zul mengatakan mudik lokal dalam prakteknya tidak dapat dihindari. Namun kesigapan dalam menerapkan dan menta'ati protokol kesehatan untuk mencegah penyebarab covid benar-benar dilakukan.

"Kita akan tetap berkoordinasi dan konsultasi dengan pusat, mengikuti aturan dan kebijakanya namun tidak menghadirkan kerumitan-kerumitan baru yang tidak kita inginkan," tedasnya.

Namun kalau pemudik dari luar provinsi NTB, sudah jelas ketetapan dan ketegasan pemerintah pusat. Bahwa semua akses angkutan darat, laut dan udara akan dibatasi bagi pemudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021.

Pemerintah Provinsi NTB juga bersinergi dan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, untuk mengatasi mudik lokal dalam wilayah Provinsi NTB. Mudik yang terjadi antara Kabupaten/Kota.

Tentunya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini prokes yang wajib di taati di era sekarang, baik yang mudik atau tidak. Termasuk destinasi wisata di NTB sudah menerapkan CHSE.

Apalagi dakuinya, Satgas Covid-19 NTB bersama Aparat Polri/TNI selama ini dengan tegas menerapkan disiplin penegakan protokol covid.  (tim)