CEK BELA! BISA CEGAH KORUPSI BARANG DAN JASA

Aplikasi 'bela' ini diluncurkan KPK sebagai panduan mencegah tindak pidana korupsi.

CEK BELA! BISA CEGAH KORUPSI BARANG DAN JASA
Suasana rapat virtual KPK di ruang anaggrek dihadiri perangkat birokrasi pemprov NTB

MATARAM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kalangan birokrasi di daerah waspada korupsi. Celah korupsi bisa saja terjadi kapan dan dimana saja. Termasuk di pos belanja langsung. Untuk mencegah peluang korupsi itu, ada baiknya mengecek Aplikasi Belanja Langsung (Aplikasi Bela). Aplikasi 'bela' ini diluncurkan KPK sebagai panduan mencegah tindak pidana korupsi.

Sosialisasi apalikasi 'bela' dilakukan KPK secara virtual. Rapat virtual ini dihadiri Wakil Gubernur Hj Siti Rohmi Djalilah, didampingi Sekretaris Daerah, Lalu Gita Ariadi. Rapat virtual koordinasi Perluasan Pemanfaatan Aplikasi 'bela' Pengadaan bersama KPK RI di ruang Anggrek kantor gubernur NTB.

Rapat tersebut digelar dalam rangka melaksanakan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 pada Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi bela.

Ketua KPK, Firli Bahuri menjelaskan, telah terjadi 1.146 kasus perkara korupsi sejak tahun 2014-2021. Firli menyebut anggaran belanja negara untuk pembangunan di daerah sangat besar. Tahun 2021 anggaran yang dikucurkan ke daerah mencapai Rp. 425 triliun. 40 persen dari anggaran APBD dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa.

Menurut Firli, Banyak kepala daerah terlibat dalam hal tersebut dan seringkali terjadi karena sistem yang buruk dalam birokrasi. Karena itu pemanfaatan teknologi Aplikasi Bela dapat membantu membendung tindak pidana korupsi. "Korupsi terjadi karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Karena itu kami menyambut baik adanya sistem pengadaan barang dan jasa, aplikasi bela ini," jelas Firli.

Saya optimis, sambung Firli, sistem yang dibangun dengan mengedepankan teknologi informasi transaksi ini, dapat membantu pemerintah terhindar dari praktek-praktek korupsi.

Sementara itu, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, menambahkan, Aplikasi Bela merupakan program untuk mendukung Program UKM GoDigital melalui proses belanja langsung yang bernilai paling tinggi 50 juta rupiah kepada UKM yang tergabung dalam marketplace. Bela Pengadaan merupakan aplikasi belanja online yang dibuat oleh LKPP bekerjasama dengan mitra marketplace ternama di Indonesia. "Melalui aplikasi ini pemerintah bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam pengadaan barang/jasa. Lebih menghemat Sumber Daya termasuk efisiensi anggaran, serta lebih transparan dan akuntabel," tandasnya.

Usai mengikuti rapat virtual, Wagub Ummi Rohmi mengakui saat ini memang pemprov NTB sedang berusaha mewujudkan program industrialisasi berbasis UKM. Di sisi lain sebagaimana yang terus didorong oleh gubernur bahwa cost of learning dari upaya menumbuhkan industrialisasi harus masuk menjadi perhitungan dalam sistem administrasi dan akuntabilitas belanja pemerintah.(tim)