LARANGAN MUDIK TIDAK EFEKTIF CEGAH COVID-19

larangan mudik tidak akan efektif cegah penularan covid-19. Seharusnya yang diantisipasi pemerintah adalah larangan berkerumun.
LARANGAN MUDIK TIDAK EFEKTIF CEGAH COVID-19
Situasi kerumunan orang saat terjadi mudik lebaran

JAKARTA-Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono, mengingatkan, larangan mudik tidak akan efektif cegah penularan covid-19. Seharusnya yang diantisipasi pemerintah adalah larangan berkerumun.

"Seharusnya yang dilarang pemerintah itu larangan berkerumun. Aktivitas mudik tidak membuat penularan covid melonjak, tetapi kerumunan lah yang membuat lonjakan kasus covid-19. Pemerintah pusat seharusnya mengeluarkan aturan yang mengikat kepada masyarakat, nanti di tiap daerah menerapkan dengan ketat dengan perda. Himbauan dengan pergub saja itu tidak cukup untuk membuat masyarakat disiplin. Sekarang saatnya untuk menetapkan social distancing sedang atau berat bahkan. Ini harus bahkan...," kata Tri memberi alasan saat di wawancarai salah satu media nasional, Sabtu (8/5).

Menurut Tri, kerumunan sudah terjadi. Sebelum tanggal 6 ketika warga dilarang mudik tetapi warga tetap mudik. Kerumunan sudah terjadi. Dulu tarawih dan sholat id dilarang tetapi sekarang tidak. Seharusnya sekarang dilarang. Dulu bocornya sampai 15 ribu. Kalau bocornya lebih banyak maka ini bahaya. Kalau negara ini sebuah kapal, beberapa waktu lalu kapal kita sudah bocor. Lonjakan kasus sekarang sudah cukup banyak. Jika ini terus terjadi kapal kita bisa saja tenggelam.

Tingkat kedisiplinan masyarakat, belakangan ini mulai turun soal penggunaan masker. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan lonjakan kasus covid-19. Terlebih jika kedisiplinan menjaga jarak juga abai. Menurunnya tingkat disiplin masyarakat ini bisa menjadi ancaman munculnya India kecil di Indonesia.

Peraturan berkerumun, lanjut Tri, hanya diterapkan di Jakarta. Peraturan pemerintah itu harusnya berlaku untuk semua daerah. Yang mau beraktivitas harus punya surat keterangan, bebas covid, dan telah di vaksin. Di tempat kerja, pertokoan, dan semua tempat yang dapat menimbulkan kerumunan harus melalui check point. Di jalan-jalan harus ada check point. Aturan kedaruratan kesehatan itu harusnya sekarang, sekarang dikeluarkan. Jika tidak, India kecil bisa terjadi di Indonesia.

Jika terjadi efek ringan saja, pasca lebaran lonjakan covid diprediksi mencapai 25 ribu per hari. Bagaimana kalau efeknya berat. Seperti Januari baru lalu, kerumunan karena libur panjang menyebabkan penambahan kasus covid 10 sampai 15 ribu. Tahun ini jika kerumunan tidak dicegah penyebaran kasus covid-19 bisa mencapai 25 ribu. "Solusinya vaksin harus dipercepat. Sekarang kondisinya pandemi, kondisinya cukup berat. Dengan himbauan saja tidak mempan. Peraturannya tidak mengikat di masyarakat," pungkasnya. (01)