MENYIASATI KETERSEDIAAN PENDIDIKAN PENYANDANAG DISABILITAS

terjadi distorsi atau demarkasi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dengan Kementerian Agama. Khuausnya bagi anak didik berkebutuhan khusus
MENYIASATI KETERSEDIAAN PENDIDIKAN PENYANDANAG DISABILITAS
Gubernur NTB, zulkiflimansyah saat menerima perwakilan FPMI NTB

MATARAM-Gubernur NTB, Dr Zulkiflimansyah, mengingatkan kalangan lembaga dan praktisi pendidikan fokus menjalankan tugasnya. Menurut Dr Zul, saat ini terjadi distorsi atau demarkasi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dengan Kementerian Agama. Khuausnya bagi anak didik berkebutuhan khusus (disabilitas).

Aksesabilitas pendidikan seyogyanya tidak membeda-bedakan status kelembagaan. Seluruh anak didik bebas menentukan dan memilih sekolah yang ingin dijadikan tempat menuntut ilmu. Tidak ada diakriminasi atau pembatasan anak kurang mampu dan mampu. Termasuk anak didik berkebutuhan khusus (disabilitas) juga harus diakomodir melalui layanan pendidikan di sejumlah madrasah. Hal ini menjadi tugas kolaboratif untuk bersama-sama bertangungjawab, baik Dikbud NTB maupun Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB.

Gubernur NTB Dr. H. Zulieflimansyah mengingatkan agar tidak terjadi distorsi atau demarkasi tugas antara Dikbud dan Kementerian Agama dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di NTB. “Jadi apapun persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan madrasah yang ditemukan di wilayah kabupaten/kota se NTB bukan hanya tanggungjawab induknya berada di Kementerian Agama. Namun persoalan tersebut bisa diatasi dengan baik jika berkoordinasi dan bersinergi lebih intens dengan Dikbud, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota,” tandas Dr Zul saat menerima kepengurusan Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Provinsi NTB pimpinan Dr. Mira Mareta, di ruang kerja Gubernur NTB, Selasa (4/5).

Didampingi Asisten II Setda NTB, Ridwansyah, dan Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqon, Gubernur Zulkiflimansyah menginginkan ke depannya urusan pendidikan termasuk pendidikan inkulusi bagi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggungjawab satu institusi saja. Namun tanggungjawab bersama untuk meraih kesuksesan bersama pula.

“Jadi sewaktu-waktu Dikbud tidak hanya mengunjungi sekolah-sekolah negeri dibawah tanggungjawabnya saja, namun juga sewaktu-waktu bisa mengunjungi madrasah-madrasah di bawah naungan Kemnterian Agama. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi saling koordinasi disini sangat penting,” pesan Dr Zul mengingatgkan.

Pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusi Provinsi NTB diwakili, Mira Mareta, dihadapan Gubernur NTB menjelaskan, organisasi profesi Pendidik Inklusif yang tergabung dalam FPMI bertujuan untuk mewujudkan tercapainya profesionalitas para pendidik pada madrasah inklusif di Indonesia khususnya NTB.

“Kehadiran negara untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektip, relevan yang tepat merupakan wujud kewajiban. Terbentuknya FPMI ini dilatarbelakangi oleh kegilsahan yang dirasakan di Kementerian Agama khususnya di NTB,” ujarnya.

Ditambahkan, di NTB sendiri terdapat 2.700 Madrasah. Sementara yang negeri hanya 78 Madrasah saja, sisanya Madrasah Swasta. FPMNI Pusat menghendaki kami di NTB walaupun tidak menyandang dirinya sebagai Madrasa Inklusif tapi rata-rata di Madrasah tersebut memiliki atau menerima anak-anak berkebutuhan khusus.

“Oleh karena itu kami merasa perlu mengembangkan kelembagaan FPMI ini. Sebelum betul-betul mereka siap diberikan sebagai Madrasah Inklusif maka perlu diberikan pemberdayaan baik kepada gurunya maupun sebagai kelembagaan pada madrasah itu sendiri. Karena itu NTB oleh Kemenag menjadi pilot projeck dari lima provinsi se Indonesi,” kata Mira yang juga staf pengajar Bimbingan Konsling di UIN Mataram.

Mira mencontohkan di NTB baru 4 Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Diantaranya MI NW Tanak Beak, Narmada, Lombok Barat dengabn jumkah siswa sebanyak 41 orang, MI NW Lingsar, MTs Alfaqiah dan MTs Darul Ansyor di Lombok Tengah.

“Pola pelaksanaan pembelajaran inklusi Madrasah di NTB ini bisa menjadi contoh tingkst nasional. Di Indonesia terdapat 22 Madrasah yang sudah di SK-kan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi termasuk diantaranyaada di NTB. Otput pendidikan inklusi ini setiap anak diharapkan bisa memiliki hak pendidikan yang sama termasuk guru-guruya juga berhak mendapatkan pendapatan yang layak,” kata Ilham Prakoso Sekretaris FPMI NTB menambahkan. (tim).