KASUS PENJUALAN ASET PEMDA LOMBOK BARAT MASUKI BABAK BARU

Untuk memperjelas penanganan kasus ini pihak Kejaksaan tinggi telah meningkatkan statusnya ke tahap Penyidikan Tindak Pidana Khusus.

KASUS PENJUALAN ASET PEMDA LOMBOK BARAT MASUKI BABAK BARU
Suasana ekapose kasus penjualan aset milik pemda Lombok Barat di Kejati NTB

MATARAM, kataberita.net - Kasus penjualan aset milik Penerintah Daerah Lombok Barat-NTB memasuki babak baru. Aset Pemda Lombok Barat berupa tanah kebun yang ditangani Kejaksaan Tinggi NTB. Untuk memperjelas penanganan kasus ini pihak Kejaksaan tinggi telah meningkatkan statusnya ke tahap Penyidikan Tindak Pidana Khusus.

Kronologis permasalahan ini bermula dari status kepemilika tanah tersebut yang menjadi aset milik pemda Lombok Barat. Hal ini sesuai dengan yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB A) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Aset berupa tanah ini terletak di Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar seluas 6.970 hektar yang dijual beberapa orang oknum masyarakat. Nilai jualnya mencapai Rp. 6.9 miliar. Penjualan aset pemerintah dilakukan dengan modus saling menggugat di Pengadilan Negeri Mataram. Namun, belakanhan pihak-pihak yang bersengketa justru berdamai tanpa sepengetahuan atau melibatkan pihak lain selaku pemilik tanah yang sah (Modus Mafia Tanah, red).

Kasus tersebut sebelumnya merupakan temuan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB pada bulan Nopember tahun lalu. Selanjutnya dilakukan penyelidikan intelijen hingga ditingkatkan pada tahap Penyelidikan Pidana Khusus setelah terindikasi adanya unsur pidana korupsi pada penjualan tanah tersebut.

Peningkatan staus menjadi penyidikan setelah dilakukan ekspose perkara oleh tim penyelidik dihadapan unsur pimpinan Kejaksaan Tinggi NTB, Kamis (3/6). Setelah ekspose berlangsung lebih dari dua jam, diperoleh kesimpulan akhir bahwa status kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Peningkatan status ini sesuai dengan rangkaian dan tindakan penyidik setelah mengumpulkan sejumlah bukti bary. Dengan bukti tersebut membuat semakin terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Tomo, SH resmi pada hari ini telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan. Tindakan selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemanggilan saksi saksi dan beberapa tindakan penyidikan lainnya. (09)