BANTING HARGA, NGINAP DI HOTEL DENGAN TARIF HOMESTAY

kini mulai ngos-ngosan menutupi biaya operasional. Banting harga jadi pilihan manajemen hotel untuk mempertahankan bisnisnya.
BANTING HARGA, NGINAP DI HOTEL DENGAN TARIF HOMESTAY
Salah satu hotel di kawasan wisata Senggigi

SENGGIGI, kataberita.net - Memasuki tahun kedua, masa pandemi covid-19, membuat bisnis perhotelan morat-marit. Berbagai upaya dilakukan pemilik hotel agar tetap bisa bertahan di tengah badai covid-19. Namun, tidak sedikit owner yang akhirnya menyerah dengan kondisi pandemi. Mereka (owner) yang bisa bertahan kini, kini mulai ngos-ngosan menutupi biaya operasional. Banting harga jadi pilihan manajemen hotel untuk mempertahankan bisnisnya.

"Boleh di cek. Hampir semua hotel di kawasan Senggigi banting harga. Harga menginap di hotel, turun drastis. Menginap di hotel, saat ini tarifnya sama seperti tarif nginap di homestay," ujar salah seorang manajemen hotel di Senggigi.

Harga kamar per malam, lanjutnya, yang sebelumnya satu juta rupiah, kini hanya 250 ribu rupiah per malam. Untuk menutupi biaya operasional saja tidak akan cukup. Owner hotel banyak yang tutup usahanya dan memilih untuk menyerah karena isi 'tabungannya' sudah banyak terkuras di tahun pertama masa pandemi. Di tahun kedua masa pandemi ini, syukur-syukur kalau bisa bertahan. Jika tidak, tinggal menunggu bangkrut.

Pengelola hotel yang masih punya 'tabungan' untuk sementara menggunakan setengah tenaga kerjanya. Menggunakan sistem rolling. Setengah karyawan bekerja 15 hari, setengah lainnya bekerja 15 hari kemudian. "Kami juga di bayar harian. Rp 100 ribu rupiah per hari. Jika bekerja 10 hari dalam sebulan, kami dapat upah satu juta rupiah. Tapi syukur kami masih diberi upah dab masih bisa kerja. Tapi banyak hotel akhirnya tutup dan mem-PHK karyawannya. Pemerintah harus mencari cara agar bisnis hotel bisa pulih lagi. Walaupun tidak sebesar saat normal, sekedar cukup untuk biaya operasional sudah cukup," imbuh sumber yang ingin identitasnya dirahasiakan ini.

Tentu, tidak saja dari kalangan pekerja dan owner hotel. Di bidang jasa seperti travel atau atau event organizer juga mengalami nasib serupa.

"Saat ini, yang punya uang cuma pemerintah. Sebisa mungkin pemerintah harus membantu dunia usaha ini bisa berjalan. Dunia usaha ini tidak saja berpikir bagaimana karyawannya. Karyawan kami juga punya anak dan istri yang harus kami pikirkan. Tapi kalau usaha kami colaps...mau tidak mau kami harus hentikan sementara karyawan kami, sampai kondisi sedikit lebih normal. Sebelum PPKM Darurat kami masih bisa jalan walaupun hanya saat weekend. Kalau sekarang, semua terasa sulit," ungkap Suryadi, penyedia jasa transportasi, Jum'at (9/7) di Senggigi.

Pemerintah daerah (gubernur, red) diminta peka melihat pertumbuhan eionomi daerah. Uang daerah harus berputar di daerah. Menggerakkan kembali ekonomi warga di daerah, menurut Suryadi, harus dimulai dari kegiatan-kegiatan ke-dinas-an, hendaknya bisa disinergikan dengan usaha milik warga lokal. "Mau gak mau harus dibantu pemerintah," pungkasnya memberi solusi akhir. (01)