KEMENPAREKRAF AKAN BENTUK KEDIRJENAN ATAU KEDEPUTIAN BARU?

Desakan ini muncul dari kalangan jurnalis saat jumpa pers mingguan yang dilakukan virtual oleh Kemenparekraf belum lama ini. Apakah gagasan ini bisa t
KEMENPAREKRAF AKAN BENTUK KEDIRJENAN ATAU KEDEPUTIAN BARU?
Wakil jurnalis, Tantri, bertanya kemungkinan dibentuk kedirjenan baru

JAKARTA, kataberita.net - Di acara World Tourism Forum belum lama ini kan dibahas soal Wisata Halal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) didesak membentuk kedirjenan atau kedeputian baru, khusus menangani masalah wisata halal. Desakan ini muncul dari kalangan jurnalis saat jumpa pers mingguan yang dilakukan virtual oleh Kemenparekraf belum lama ini. Apakah gagasan ini bisa terwujud?

"Apakah akan ada rencana membentuk semacam kedeputian atau kedirjenan yang khusus dan fokus menangani wisata halal?" tanya salah seorang jurnalis, Tantri di acara Weekly Press Briefing virtual (20/9) bersama Menpatekraf Sandiaga Salahudin Uno. Lalu apa pendapat Pak Sandi soal saran agar ada tambahan pasal di dalam Undang-undang kepariwisataan yang khusus membahas tentang wisata halal?

Sandiaga Uno menjawab, pada intinya kita sedang mereview secara menyeluruh tentang pariwisata halal ini atau friendly moeslem travel atau tourism merupakan potensi yang sangat besar dan tentunya kita menyelaraskan dengan kebutuhan dari pada pasar muslim atau wisata halal yang ternyata pasar terbesar itu dari negara kita sendiri dari wisatawan nusantara.

Jadi penyediaan extention of service, seperti musolla, restoran halal maupun tempat-tempat halal di destinasi wisata pada saatnya nanti akan kita tingkatkan dan bapak wakil presiden ma'ruf amin sendiri secara khusus sudah meminta kepada kita agar ini ditata dengan baik

Memang ada miss konsepsi sebelumnya yang sudah kami verifikasi dan kami luruskan agar kita tidak terpecah belah akan isu ini. Tetapi ini demi kita memanfaatkan potensi yang kita miliki.

Sementara pangsa indeks kita di Global Muslim Travel ini ngalami penurunan karena review yang dilakukan berkaitan dengan atraksi, fasilitas pendukung, regulasi dan sumberdaya manusia ini harus terus kita kembangkan.

Mengenai kedirjenan ini menurut saya harus dibahas secara holistik, karena ada juga dorongan untuk dari temen-temen baik di komisi X, maupun dari stakeholder pemangku kepentingan industri.

Karena pariwisata ini sudah berubah secara totalitas dan undang-undang nomor 10 tahun 2009, ini sudah harus diperbaharui karena sudah lebih dari 10 tahun dan kepariwisataan ini yang diatur di undang-undang sebelumnya adalah secara umum dan tidak mengatur pariwisata halal.

Nah ini nanti kita tampung dari berbagai pihak karena ada undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan dalam sesuatu regulasi yang akan mampu mengidentifikasi potensi serta menggerakkan potensi ini menjadi peluang-peluang besar dan juga meningkatkan kunjungan wisatawan-wisatawan nusantara ataupun mancanegara dan membuka lapangan kerja.

Karena kalau kita liat, kita adalah satu pengimpor produk-produk halal terbesar dan ini sangat ironis dan saya melihat bahwa kita harusnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan inilah yang kita dorong di produk-produk ekonomi kreatif. (*)