KETENTUAN KARANTINA DELAPAN HARI HARUS DITINJAU ULANG

Kebijakan karantina delapan hari bagi wisatawan asing dinilai tidak relevan.
KETENTUAN KARANTINA DELAPAN HARI HARUS DITINJAU ULANG
Kadispar NTB, Yusron Hadi (paling kiri) tinjau lokasi galery UMKM di BIZAM jelang event WSBK

MATARAM, kataberita.net - Kebijakan karantina delapan hari diperdebatkan banyak kalangan. Desakan meninjau kembali kebijakan tersebut kian riuh disuarakan berbagai kalangan. Kebijakan karantina delapan hari bagi wisatawan asing dinilai tidak relevan.

Kepala Dinas Pariwisata NTB , Yusron Hadi, juga sempat berkerenyit dahi, perihal kebijakan karantina bagi wisatawan asing yang masuk indonesia. Terlebih, Lombok akan menjadi tuan rumah perhelatan World Superbike 19-21 Nopember 2021 mendatang. Kehadiran penonton WSBK selama 3 hari menjadi tidak relevan dengan proses karantina 8 hari.

Kebijakan karantina 8 hari ini, adalah hasil tinjau ulang kebijakan pemerintah yang sebelumnya menetapkan karantina 14 hari bagi wisatawan asing yang masuk Indonesia. Namun, karantina 8 hari juga masih dipandang tidak relevan banyak pihak. Termasuk dari kalangan pengamat pariwisata pelaku industri pariwisata.

Salah satunya, pengamat pariwisata nasional, Taufan Rahmadi. Taufan yang kerap disapa TR ini, menyampaikan statemen tidak sependapat dengan kebijakan itu. "Yang pasti kita minta ditinjau ulang. Memang ini sudah turun dari sebelumnya 14 hari menjadi 8 hari. Tetapi ini tetap dipandang masih belum relevan. Intinya tinjau ulang," katanya tegas kurang sependapat dengan kebijakan itu.

Tanda-tanda pariwisata Indonesia akan segera pulih sudah terlihat jelas. Pertumbuhan ekonomi diharapkan terpacu menyusul sejumlah perhelatan event WSBK di sirkuit Mandalika-Lombok. Pelaku usaha dan masyarakat NTB umumnya menyambut sumringah pulihnya pariwisata Lombok Sumbawa. Masyarakat NTB berharap keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid-19 ini segera berakhir.

Pelaku usaha travel yang juga Ketua Astindo, Sahlan M. Saleh, juga melihat kebijakan ₩ini sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah. Tidak peduli dengan ekonomi masyarakat. "Seharusnya tidak ada karantina. Jadi tidak relevan karena orang cuma mau nonton 3 hari. Masa di karantina 14 atau 8 hari. Setelah diterpa pandemi, dan ketika kita mau bangkit, eh sekarang malah terhalang kebijakan pemerintah lagi," ujar Sahlan memberi komentar tidak sependapat.

Riuh komentar penolakan kebijakan karantina, dianggap banyak pihak terlalu lebay. Satu sisi pemerintah ingin ekonomi warga dan pariwisata kembali pulih. Namun sayang, pemerintah terkesan lambat. Menilik peristiwa covid di luar indonesia sudah berdamai dengan pandemi. Bahkan banya dari mereka yang berkerumun dalam sebuah pertandingan sepak bola. Syaratnya cukup dengan vaksin dan PCR antigen. (*)