DIDUGA KONGKALIKONG BISNIS PCR, LUHUT DAN ERICK DILAPORKAN KE KPK

pejabat penting di kabinet Joko Widodo ini, diduga terlibat kongkalikong dalam urusan bisnis tes PCR sejak pandemi
DIDUGA KONGKALIKONG BISNIS PCR, LUHUT DAN ERICK DILAPORKAN KE KPK
Aktivitas tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19

JAKARTA, kataberita.net - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua pejabat penting di kabinet Joko Widodo ini, diduga terlibat kongkalikong dalam urusan bisnis tes PCR sejak pandemi covid-19 melanda tanah air.

Dilansir dari berbagai sumber menyatakan, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Kamis, 4 November 2021 lalu, melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK.

Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal mengatakan, dua Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo itu dilaporkan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR salah satunya investigasi dari Tempo.

Menurut Alif, investigasi media terkait keterlibatan dua pejabat itu patut ditindaklanjuti KPK sebagai data awal. Selanjutnya, ia meminta KPK mendalami dugaan adanya penggunaan kekuasaan dalam bisnis PCR.

“Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini. Nanti bukti-bukti itu, pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," tutur Alif.

Dugaan keterlibatan Menko Marves dalam meraup keuntungan dari pengadaan tes Covid-19 ini bersumber dari dua perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, dimana Luhut memiliki saham di kedua perusahaan tersebut. Kedua perusahaan itu, tertarik untuk berinvestasi di PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI). GSI sendiri merupakan laboratorium yang bergerak menyediakan fasilitas testing Covid-19.

Di sisi lain, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menepis keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat kesehatan, seperti PCR, antigen, serta skrining Covid-19.

Menurutnya, partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar. Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal.

“Kenapa bukan menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia adanya dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang kita sembunyikan di situ,” tutur Jodi Rabu, 3 November 2021.

Jodi juga menegaskan, bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera. Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas sehingga tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi.


Hal serupa disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Ia menepis tudingan bahwa Erick terlibat dalam bisnis tes PCR. Sebab, PT GSI, perusahaan penyedia tes Covid-19 yang dikaitkan dengan Erick, hingga saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR. Angka itu hanya 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.

Sementara KPK sebagai pihak yang menerima aduan perihal dugaan keterlibatan Luhut dan Erick Thohir dalam bisnis tes PCR menyatakan, dalam waktu dekat mereka akan menelaah laporan itu terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 11 Undang-Undang KPK.

"Yang pertama, penelaahannya tentu terkait kewenangan apakah informasi tersebut atau laporan tersebut merupakan kewenangan daripada KPK sesuai dengan Pasal 19, Pasal 11 Undang-undang KPK, itu dulu yang paling penting," tutur Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto dalam keterangannya di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Kamis, 4 November 2021.

Hasil penelaaahan tersebut, kemudian akan ditindaklanjuti jika sesuai dengan tupoksi KPK. Setelah dinyatakan sesuai, KPK akan melakukan klarifikasi serta permintaan data dan informasi. Meski demikian, KPK belum membeberkan siapa saja pihak yang akan diklarifikasi mengenai hal ini. Menurut Setyo, nantinya hal itu akan diumumkan di bagian humas KPK. (*)